Penambang Ilegal di sepanjang kali di dinilai menyumbang terjadinya longsor dan tanah bergerak

Brebes - penapantura.com -Menanggapi mengenai tambang ilegal yang ada di kali untuk pasir dan batu Mahfudin selaku ketua LSM Mas Jaka hari Minggu 27 April 2025, Ia mengatakan harus ditutup .

Akar tanaman keras atau akar tunggang memiliki kemampuan untuk memperkuat dan mempererat adhesi dalam dan permukaan bumi atau tanah. Akar tanaman keras juga memiliki daya kapasitas untuk menyerap air hujan masuk ke dalam perut bumi. Kerusakan hutan tanpa reboisasi merupakan variabel tanah itu menjadi bergerak dan kemudian menjadi bencana....

Terkait penambang pasir dan batu di kali wilayah Brebes selatan ? Minta ditutup atau tetap beroperasi ?

Dia menjawab harus ditutup owhh...! Penambangan liar atau quari legal hanyalah manggali keuntungan tanpa melakukan tindaklanjuti reklamasi lahan galian tersebut, ujar Mahfudin. 

Mengenai tanah bergerak disebabkan oleh pedalaman liar menurut Tangguh Bahari selaku masyarakat Brebes Selatan , Harus dibuktikan dulu melalui kajian yang mendalam terkait penambangan ilegal dan tanah bergerak di desa mendala Sirampog..kalo kaitan penambangan ilegal sungai kalipedes.saya sudah pernah melaporkan Ke Polda Jateng tapi di tolak alasan karena penambangan pake alat tradisional. Jadi polda gak bisa bertindak sekitar tahun 2018 sebelum covid saya udah lapor Polda Jateng.

Sementara salah satu anggota dewan Komisi 3 Brebes yaitu Ade Afriyanto mengatakan biaknya siap memfasilitasi dari penambang, petani, pemerintah desa.

" mau ditutup tutup aja mau diresmikan harus ada kajian teknisnya, tapi yang lebih bagus lebih baik adalah duduk bareng semua pihak yang terkait, dan bisa jadi ada korelasi ke atas menyebabkan tanah bergerak atau longsor" .

Tety Yuliana kepala DPMPTSP

Menanggapi ? Terkait tambangan ilegal , yang menurut alasan dan masyarakat harus ditutup ? Karena menyebabkan bencana longsor dan tanah bergerak

" Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi " , ujarnya.( Tgh, kr )